RSBI, Ciptakan Isu Diskriminasi Pendidikan
Kebijakan pemerintah
mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menuai banyak
perdebatan. Sebagian kalangan menilai RSBI hanya akan membuat
kesenjangan mutu dan layanan pendidikan, sedangkan pihak lain mengatakan sebaliknya.
Pihak pemerintah sendiri masih bersikukuh tetap menyelenggarakannya. Melalui persidangan judicial review
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di Mahkamah
Agung, para saksi ahli mewakili pemerintah mengatakan, RSBI sama sekali
tidak melawan norma kebangsaan dan menolak bila dikatakan diskriminatif
dalam pendidikan.
Dalam persidangan, Kepala SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat, Achmad
Solihin mengatakan, isu diskriminatif yang digulirkan pemohon sama
sekali tidak benar. Berdasarkan pengalamannya, dalam proses penerimaan
peserta didik baru (PPDB) tidak pernah ada unsur membeda-bedakan calon
siswa berdasarkan kelas ekonomi.
“Diskriminatif dalam penerimaan siswa di sekolah RSBI itu isu tidak
benar,” kata Achmad di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (2/5).
Ia menambahkan, PPDB sifatnya terbuka luas untuk semua kalangan masyarakat karena ada sistem online dan diatur dalam Disdik DKI.
Sementara itu, Psikolog Sosial Universitas Indonesia, Bagus Takwin
selaku saksi ahli pemohon uji materi pasal 53 ayat 3 Undang-undang
Sistem Pendidikan Nasional, mengatakan hal yang berbeda.
“Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa pendidikan adalah hak warga
negara. Karena itu, mutu pendidikan harusnya bukan untuk sekelompok
orang, tetapi untuk semua anak bangsa,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam kajian psikologi pendidikan, anak-anak dapat
berkembang lebih baik bila ada interaksi dengan siswa dan guru yang
berbeda-beda. Manfaatnya, siswa-siswa pintar bisa berbagi, sedangkan
siswa yang kurang pandai bisa belajar untuk meningkatkan diri.
Bila anak-anak sudah dikotak-kotakkan berdasarkan kecerdasan atau
taraf ekonomi melalui sistem pendidikan, generasi muda Indonesia akan
menganggap bahwa ketidakadilan merupakan hal biasa. Kebijakan pemerintah
seharusnya meminimalisir jumlah anak-anak bangsa yang tertinggal
Komentar
Posting Komentar