65 Persen Anak Indonesia Belum Akses PAUD
Tidak semua anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam akses Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD). Hanya 35 persen saja yang sudah mendapatkan
pelayanan PAUD. Jumlah ini sekitar 10.150.000 dari 29 juta anak di
seluruh Indonesia. Sedangkan 65 persen sisanya atau 18.850.000 anak
belum memiliki kesempatan mengakses layanan PAUD.
Hal ini disampaiakan oleh Prof Dr Lydia Freyani Hawadi Psi, Dirjen PAUDNI Kemendiknas pada saat kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Selasa (10/4). Ia bersama dengan Dr Nugaan Yulia Wardani Siregar Psi Direktur Pembinaan PTK-PAUDNI, Dr Erman Syamsuddin Direktur Pembinaan PAUD, Drs Zulkifli Akbar Psi MSi Asdep Kepanduan, dan Dr Ade Kusmiadi MPd Kapus P2NFI Semarang.
Lydia mengungkapkan bahwa pihak pemerintah memiliki kemampuan yang sangat terbatas, sehingga penyelenggaraan PAUD sebisa mungkin bukan hanya menjadi tanggung jawab dan tugas pemerintah. Ia berharap kepedulian pihak swasta ikut serta dalam penyelenggaraan PAUD di lingkungan masyarakat.
“Kami menargetkan tahun 2015 setidaknya 75 persen anak-anak di Indonesia sudah bisa terlayani PAUD. Ini butuh kepedulian pihak swasta, misalnya dengan mendirikan PAUD di desa-desa. Bantuan dari pemerintah sifatnya hanya stimulan saja,” katanya.
Menurutnya, kendala lain adalah kurangnya kualitas tenaga pengajar PAUD di Indonesia. Sebanyak 50 persen belum memiliki kualifikasi S1. Kondisi semacam ini membuat standar pendidikan PAUD belum terpenuhi seperti halnya Permendiknas Nomor 58 tahun 2009.
“Tapi walaupun begitu kami memberikan apresiasi kepada para pendidik yang sudah tulus ikhlas melakukan pengabdiannya,” ungkapnya.
Lydia juga meminta kepada PGTKI dan HIMPAUDI di seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk lebih mendukung dan memberikan berbagai kegiatan guna meningkatkan mutu tenaga pengajar. Pihak PGTKI dan HIMPAUDI bisa melakukan kegiatan peningkatan SDM melalui kursus bagi tenaga pengajar.
Hal ini disampaiakan oleh Prof Dr Lydia Freyani Hawadi Psi, Dirjen PAUDNI Kemendiknas pada saat kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Selasa (10/4). Ia bersama dengan Dr Nugaan Yulia Wardani Siregar Psi Direktur Pembinaan PTK-PAUDNI, Dr Erman Syamsuddin Direktur Pembinaan PAUD, Drs Zulkifli Akbar Psi MSi Asdep Kepanduan, dan Dr Ade Kusmiadi MPd Kapus P2NFI Semarang.
Lydia mengungkapkan bahwa pihak pemerintah memiliki kemampuan yang sangat terbatas, sehingga penyelenggaraan PAUD sebisa mungkin bukan hanya menjadi tanggung jawab dan tugas pemerintah. Ia berharap kepedulian pihak swasta ikut serta dalam penyelenggaraan PAUD di lingkungan masyarakat.
“Kami menargetkan tahun 2015 setidaknya 75 persen anak-anak di Indonesia sudah bisa terlayani PAUD. Ini butuh kepedulian pihak swasta, misalnya dengan mendirikan PAUD di desa-desa. Bantuan dari pemerintah sifatnya hanya stimulan saja,” katanya.
Menurutnya, kendala lain adalah kurangnya kualitas tenaga pengajar PAUD di Indonesia. Sebanyak 50 persen belum memiliki kualifikasi S1. Kondisi semacam ini membuat standar pendidikan PAUD belum terpenuhi seperti halnya Permendiknas Nomor 58 tahun 2009.
“Tapi walaupun begitu kami memberikan apresiasi kepada para pendidik yang sudah tulus ikhlas melakukan pengabdiannya,” ungkapnya.
Lydia juga meminta kepada PGTKI dan HIMPAUDI di seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk lebih mendukung dan memberikan berbagai kegiatan guna meningkatkan mutu tenaga pengajar. Pihak PGTKI dan HIMPAUDI bisa melakukan kegiatan peningkatan SDM melalui kursus bagi tenaga pengajar.
Sampai saat ini Kemendiknas masih belum memutuskan untuk memberikan
standar akreditasi PAUD. “Kami belum menerapkan sistem akreditasi PAUD,”
kata Lydia.
Komentar
Posting Komentar